RadarKriminal.id, Dugaan praktik ilegal penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menjadi sorotan. Kali ini, dugaan mafia solar kembali mencuat di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.
Tim awak media tanpa sengaja menemukan indikasi penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU 44.541.01 boro yang beralamat jalan brigjen Katamso boro kulon kecamatan banyu urep kabupaten Purworejo Minggu, 9 Februari 2025,
Saat itu, tim media mendapati sebuah mobil panter berwarna hijou tengah mengisi BBM. jumlah besar yang diduga melebihi batas normal.
Karena merasa curiga, tim media mendekati operator SPBU dan pengemudi panter Hasil konfirmasi mengarah pada dugaan bahwa mobil panter tersebut ngasu solar Salah satu pengemudi bahkan mengakui bahwa pemilik solar bersubsidi diduga oknum TNI ( PJL) yang masih aktif.
Dari pantauan di lokasi, Mbl panter balak balik ke SPBU hampir di semua wilayah Purworejo mengingat modus serupa telah banyak terjadi di berbagai daerah.
Tim media mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya polres Purworejo.denpom dan Polda Jawa Tengah, untuk segera mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota TNI tersebut dalam praktik ilegal ini. Pasalnya, penyalahgunaan BBM bersubsidi telah merugikan masyarakat dan pemerintah secara signifikan.
Praktik mafia BBM ini diduga melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa semakin tergerus.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius. Para pelaku dapat dijerat dengan:
– Pidana penjara maksimal 6 tahun.
– Denda hingga Rp60 miliar.
Selain itu, jika terbukti ada keterlibatan aparat, mereka juga bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:
1. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 – Penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2. Pasal 362 KUHP – Tindak pidana pencurian.
3. Pasal 423 KUHP – Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk Polri dan TNI.
4. Pasal 374 KUHP – Penggelapan dalam jabatan.
Mafia BBM bersubsidi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan sosial yang merampas hak masyarakat kecil. Subsidi BBM seharusnya dinikmati oleh rakyat yang berhak, bukan dijadikan lahan bisnis ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab.
Demi menjaga integritas dan keadilan, aparat hukum harus segera menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Publik pun diharapkan turut mengawasi distribusi BBM subsidi agar praktik serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.
EP
