Jakarta – Gelombang kritik muncul menyusul pembentukan tim transformasi oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang kabarnya ditolak Presiden Prabowo Subianto. Di antara kritikus kinerja Polri yang paling vokal adalah Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang secara terbuka menyerukan pengunduran diri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pernyataan tegasnya, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menyebut tindakan Kapolri membentuk Tim Transformasi Polri sebagai hal “memalukan” dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pembangkangan terhadap Presiden. “Sudah cukup. Kita tidak boleh membiarkan reputasi bangsa ini semakin tercoreng oleh para pejabat di dalam lembaga kepolisian yang tidak professional, ambisius, pembangkang, serta hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya,” ujar Wilson Lalengke dalam pesan WA-nya kepada jaringan media se-Indonesia, Senin, 29 September 2025.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas integritas dan akuntabilitas kepemimpinan penegak hukum, terutama mengingat masifnya skandal penegakan hukum selama ini yang melibatkan petugas kepolisian. Wilson Lalengke menekankan bahwa kegagalan para pejabat tinggi untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran bawahan mereka tidak hanya berdampak buruk pada institusi kepolisian, tetapi juga pada negara secara keseluruhan.
Ia lebih lanjut mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah-langkah tegas guna memulihkan kepercayaan publik, termasuk pemecatan Listyo Sigit Prabowo. “Orang ini telah mempermalukan seluruh bangsa. Sudah saatnya Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan,” ujarnya sambil menambahkan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dimulai dari memecat para petingginya yang tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, benar, dan jujur.
Kontroversi seputar tim transformasi bentukan Kapolri dan kritik tajam Ketum PPWI itu telah memicu berbagai pertanyaan publik terhadap reformasi Polri dan kepatuhan para pejabatnya terhadap arahan Presiden. Di lain sisi, kondisi tersebut meningkatkan semangat dan peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi di semua lembaga pemerintahan.
