Mabesnews.com, Bandung Pelantikan Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai *Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat* memantik beragam harapan dari masyarakat dan kalangan media di daerah. Salah satu pesan terbuka datang dari Ketua RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, melalui ucapan selamat yang disampaikan dalam bentuk papan bunga yang sarat makna dan aspiratif. Senin, (27/10/2025).
Profil Singkat Dr. Hermon Dekristo
Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. merupakan jaksa senior yang telah meniti karier panjang di institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beliau pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai *Kepala Kejaksaan Negeri di beberapa daerah*, Asisten Tindak Pidana Umum di Kejati Sulawesi Utara, dan Direktur di bidang Pengawasan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI.
Reputasinya dikenal sebagai pejabat yang tegas, berintegritas, dan berorientasi pada reformasi birokrasi hukum, dengan komitmen memperkuat prinsip good governance di setiap satuan kerja yang dipimpinnya.
Harapan Publik atas Kepemimpinan Baru Kajati Jabar
Dalam ucapan yang beredar di kalangan insan pers, Hisar menyampaikan selamat atas pelantikan sekaligus menyerukan pesan moral untuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan dengan penuh integritas.
Pesan tersebut menyinggung dua isu hukum yang menjadi perhatian publik, yakni:
Dugaan penyimpangan distribusi BBM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (2022–2023)
Dugaan gratifikasi senilai Rp1 miliar terkait pemilihan Direktur Utama BUMD BBWM yang melibatkan oknum pejabat Kejari Kabupaten Bekasi
Kedua isu ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan tuntas di bawah kepemimpinan baru Kajati Jabar.
Implikasi terhadap Penegakan Hukum Daerah
Pergantian pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diyakini akan membawa perubahan strategis terhadap pola kerja, prioritas kasus, dan percepatan penanganan perkara di wilayah hukum tersebut.
Kinerja aparat penegak hukum di Jawa Barat menjadi sorotan utama, mengingat daerah ini tercatat sebagai wilayah dengan jumlah laporan masyarakat tertinggi di Indonesia, yaitu 92 laporan pengaduan sepanjang tahun 2025 berdasarkan data Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).
Tingginya angka laporan menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengawasan publik dan transparansi hukum di daerah.
Data Nasional: Jawa Barat Menjadi Pusat Perhatian KKRI
Berdasarkan rekapitulasi KKRI periode Januari–Oktober 2025, tercatat 836 laporan pengaduan masyarakat dari seluruh wilayah kejaksaan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 92 laporan, disusul Jawa Timur (89 laporan) dan Sumatera Utara (89 laporan).
Data ini menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi indikator utama efektivitas pengawasan dan penegakan hukum nasional.
Komisi Kejaksaan RI menyebut laporan-laporan tersebut menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kejaksaan, disiplin jaksa, serta efektivitas mekanisme pengaduan publik.
RJN Bekasi Raya: Evaluasi, Transparansi, dan Kolaborasi
Ketua RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, menegaskan bahwa langkah awal Kajati Jabar yang baru harus dimulai dengan evaluasi mendalam terhadap kasus-kasus prioritas, pembenahan kinerja aparatur kejaksaan di bawahnya, serta pembangunan komunikasi terbuka dengan media dan masyarakat.
“Kami berharap kepemimpinan baru Kajati Jabar dapat menghadirkan penegakan hukum yang transparan, tuntas, dan berkeadilan. Tugas besar ini bukan sekadar menyelesaikan kasus, tetapi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” ujar Hisar kepada wartawan.
Menurutnya, transparansi dan profesionalitas bukan hanya prinsip etik, tetapi merupakan pondasi legitimasi moral bagi aparat penegak hukum di mata masyarakat.
Arah Reformasi dan Akuntabilitas Hukum
Pelantikan Kajati Jabar dinilai menjadi momentum penting bagi *pembenahan kelembagaan kejaksaan di tingkat daerah. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman panjang di bidang hukum, Dr. Hermon Dekristo diharapkan mampu memimpin Jawa Barat sebagai model penerapan penegakan hukum yang berorientasi pada integritas, efisiensi, dan kepentingan publik.
Komitmen terhadap prinsip “Good Governance dan Clean Prosecution” menjadi tolok ukur utama keberhasilan reformasi hukum di bawah kepemimpinannya.
Evaluasi dan Harapan ke Depan
Kalangan media dan organisasi masyarakat sipil menilai, kolaborasi antara kejaksaan dan jurnalis perlu diperkuat dalam koridor etika hukum dan transparansi informasi publik. RJN Bekasi Raya menegaskan siap menjadi mitra kritis yang konstruktif, demi tercapainya penegakan hukum yang tidak hanya cepat, tetapi juga bermartabat dan humanis.
Samsul Daeng Pasomba PPWI/RJN/Tim
