RadarKriminal.id, Jakarta – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengadakan Rapimnas bertempat di asrama haji Pondok Gede 5-7 September 2025. Ketua Umum (Ketum) KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menegaskan persatuan, kesatuan dan tolak perpecahan internal KAMMI serta hanya ada satu kepemimpinan yang sah yang dipimpin olehnya dan menolak klaim yang tidak bertanggung jawab.
“Bahwa segala klaim yang tidak bertanggung jawab dan memecah-belah organisasi di luar, kami menegaskan bahwa itu tidak benar. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia hanya ada satu dan tidak terpecah-belah,” katanya dengan tegas di Grand Opening Rapimnas I KAMMI 2025 bertempat di Aula Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, Jumat, 5/9/2025.
Ketum KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah juga memastikan tidak ada dualisme kepemimpinan organisasi. Kita ketahui bahwa pada hasil Muktamar XIII KAMMI di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dirinyalah yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi dengan suara mayoritas. “Tidak ada dualisme, hasil muktamar jelas, konsideran muktamar jelas, bahwa terpilih Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia periode 2024-2026, satu nama Jundi dengan suara 133 dari 158 suara sah,” tuturnya.
“Segala klaim yang ada di luar mekanisme yang sah, di luar muktamar, ialah klaim yang tidak bertanggung jawab dan memecah-belah organisasi,” tuturnya.
Rapimnas I ini dihadiri PP KAMMI, MPP KAMMI periode 2024-2026 bersama Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan pernyataan sikap terkait klaim pihak yang mengaku pengurus dan pimpinan sah KAMMI.
“Satu, kami menegaskan bahwa kepengurusan resmi dan sah PP KAMMI adalah hasil keputusan Muktamar XIII KAMMI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku,” papar Jundi.
Kedua, bahwa beredar dan maraknya isu yang berkembang mengenai perpecahan dan dualisme kepemimpinan di tubuh PP KAMMI, kami menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar konstitusional. KAMMI tetap solid dan komitmen pada hasil Muktamar XIII KAMMI di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang merupakan mekanisme yang sah dan berlaku di organisasi KAMMI.
Ketiga, seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah KAMMI se-Indonesia menyatakan dukungan penuh kepada kepengurusan PP KAMMI 2024-2026 yang diketuai Oleh Ahmad Jundi Khalifatullah berdasarkan hasil merupakan Muktamar KAMMI XIII Mataram, Nusa Tenggara Barat. “Dukungan ini merupakan bukti nyata dan konkret bahwasanya KAMMI tetap satu, solid, dan tidak ada perpecahan dalam tubuh organisasi KAMMI ini,” kata Jundi.
Keempat, segala bentuk upaya dan tindakan yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh organisasi KAMMI merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip serta aturan yang berlaku dalam tubuh organisasi KAMMI. “Segala bentuk tindakan yang mengeklaim dan mengatasnamakan KAMMI tanpa memiliki dasar hukum yang jelas sehingga mengakibatkan kerugian, akan kami proses sesuai jalur hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kelima, KAMMI hadir untuk memberi dampak nyata bagi umat, bangsa, dan negara. Kami menolak terjebak dalam konflik internal yang tidak produktif. Fokus perjuangan KAMMI adalah meningkatkan kualitas kader, membangun kepeloporan pemuda, serta memberikan kontribusi pada isu kebangsaan, keumatan dan kemahasiswaan.
“Dalam periode kepemimpinan ini, KAMMI akan terus memperkuat peran strategisnya di level nasional maupun daerah. Program kerja nyata akan terus dijalankan, baik dalam bentuk advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kapasitas kader,” Jundi.
Dengan demikian, kata Jundi, pihaknya menyerukan kepada seluruh kader KAMMI se-Indonesia untuk tetap menjaga soliditas, mengedepankan persatuan, dan memperbesar kontribusi positif bagi bangsa. “Mari kita jadikan KAMMI sebagai rumah bersama yang kokoh, mandiri, dan berdampak,” ungkap Jundi.
Turut hadir dalam Grand Opening Rapimnas I, yakni Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, hingga Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati.
Supriyadi
