Radarkriminal.id, Kota Bekasi – Pimpinan Redaksi Media Update Cerita Indonesia.id (44) Firmansyah melaporkan oknum Ketua Umum LSM Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Dikaios Mangapul Sirait Ke polres Bekasi Kota atas dugaan melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Pasal 368 KUH Pidana tentang perampasan
Pasalnya saat melaksanakan tugas sebagai wartawan yang sedang meliput kejadian keributan antara Hotma Frieskaria Br Sirait dan Dikaios Mangapul Sirait di depan rumahnya yang beralamat Perumahan Kemang Pratama 1 Jalan Niaga 1 Blok A 16 RT 01 RW 011 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi.
Terlapor di duga melakukan perampasan HP dan melakukan tindakan intimidasi dan mendorong pada wartawan (Pelapor) dan beberapa rekannya yang sedang meliput kejadian tersebut
“Saya melaporkan Ketua Umum LSM PKN atas (dugaan pelanggaran) tentang tindak pidana UU Pers terkait kejadian yang menimpa diri saya dan rekan-rekan saat menjalankan tugas sebagai Jurnalis meliput kejadian dan pasal 368 KUH Pidana”, ucapnya Senin (3/2/2025)
Firman menceritakan, perlakuan tidak mengenakan tersebut dilakukan oleh seseorang oknum ketua Umum LSM Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Dikaios Mangapul Sirait diduga merampas HP dan mendorong serta mengintimidasi.
“HP saya sempat dirampas dan di letakkan diatas mobil lalu didorong dan diintimidasi dengan kata-kata yang tidak selayaknya dilontarkan dan itu kami anggap menghalangi-halangi, padahal itu kejadian diluar rumah”, katanya
Sebelum masuk perumahan tersebut, dirinya dan rekan-rekan sudah meminta izin kepada pihak keamanan dan RT, dan kejadian ini sangat mencederai profesi dan bertentangan dengan UU Pers.
“Kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan dan RT sebelumnya, dan kejadian ini sangat merugikan profesi kami, atas perbuatan terlapor menghalangi dan menghambat tugas sebagai jurnalis, kami laporkan polisi agar ada efek jera”, jelasnya.
Sementara Agus Marpaung Kordinator Liputan (Korlip) dari Media Rajawali News TV membenarkan kejadian tersebut dan sangat menyayangkan sikap oknum Ketua LSM tersebut yang mana sepatutnya hal ini tidak terjadi dan itu telah melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999.
“Kejadian tersebut benar adanya kami dihalang-halangi dan kejadian itu sangat mencederai Profesi Pers sangat disayangkan, terlebih oknum ketua Umum PKN dalam akun tiktok pribadinya menyebar fitnah dan menebar kebencian terhadap profesi wartawan seharusnya tidak terjadi, ini bagian dari menghalangi-halangi tugas jurnalis soal kejadian ini berdasarkan UU No 40 tahun 1999 Tetang Pers, Pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers di jamin sebagai hak azasi warga negara”, ucap Agus Marpaung yang juga telah melaporkan oknum ketua Umum LSM PKN lebih dulu.
Jelas kata Agus bahwa menghalangi tugas wartawan melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta ditambah menyebarkan fitnah serta menebar kebencian terhadap profesi.
“Siapa pun yang dengan sengaja menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dapat dipidana. Tindakan menghalangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik melanggar kebebasan Pers. Kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, jelasnya
“Kedepannya kami harap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan, dan kepada semua pihak agar dapat membantu kelancaran tugas jurnalis, kecuali kami melakukan tugasnya tidak mengacu pada aturan jurnalis, perlu untuk diingatkan, termasuk juga berkaitan dengan etika,” tutupnya.
(YB Sihombing)
