RadarKriminal.id, Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan 5 poin ‘Pesan Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa’. Pesan ini menyikapi situasi terkini bangsa setelah aksi demonstrasi hingga kericuhan terjadi.
Pesan GNB disampaikan di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Tokoh yang hadir adalah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, Romo Franz Magnis-Suseno, Pendeta Gomar Gultom, Romo Agustinus Setyo Wibowo, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode Muhammad Syarif, dan Ery Seda.
“Beberapa hari ini bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan, rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tak kunjung henti, aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan,” kata Shinta Nuriyah.”Kebijakan para pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya,” tambahnya.Pesan kebangsaan GNB dibacakan Alissa Qotrunnada Wahid. Berikut ini isinya:
Mencermati perkembangan situasi dan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan beberapa hari ini, Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat utas cita Indonesia menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai berikut:
1. Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita. Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elite penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar. Karenanya, kepala negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan (trust) masyarakat luas yang hilang, dengan cara:
– Memerintahkan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.
– Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal-ugalan.
– Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.
– Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang
3. Memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya.
4. Membangun kesadaran publik secara persuasif. Menumbuhkan prinsip saling jaga antar sesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan.
5. Mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan sejumlah tokoh bangsa lintas agama menyampaikan lima poin kebangsaan menyikapi situasi dan kondisi terkini kehidupan di Indonesia.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan ini merupakan kali kelima GNB menyampaikan pesan kebangsaan.Pesan sebelumnya disampaikan saat menjelang Pemilu pada Februari tahun lalu, catatan mengenai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, saat menyikapi Revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), dan saat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.Kali ini pesan itu disampaikan setelah gelombang demo yang dipicu tunjangan perumahan DPR hingga kekerasan aparat di sejumlah kota Indonesia, termasuk Jakarta.
“Mengapa kami merasa perlu menyampaikan itu? Tentu, saudara-saudara sekalian bisa memaklumi perkembangan terakhir situasi dan kondisi kehidupan masyarakat kita. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa didiamkan, nilai-nilai kemanusiaan disimpangi,” ujar Lukman dalam konferensi pers di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).
Gerakan Nurani Bangsa digerakkan oleh Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Franz Magnis-Suseno SJ, Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli.
Kemudian Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, A Setyo Wibowo SJ , Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo.
Berikut pernyataan lengkap GNB:
GNB sebagai gerakan etis dan nonpartisan menyampaikan pesan kepada Presiden RI selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagai berikut.
1. Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita.
Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elite penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar.
Karenanya, kepala negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang, dengan cara:
a. Memerintahkan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.
b. Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal-ugalan.
c. Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.
d. Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang.
3. Memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya.
4. Membangun kesadaran publik secara persuasif. Menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan.
5. Mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta.
Penulis. Indah astriani
