RadarKriminal.id, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, meminta agar pelaksanaan ibadah haji dipermudah dan tidak justru menjadi semakin rumit. Hal ini disampaikan Haedar dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Muzakarah Nasional Perhajian II Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Menurut Haedar, kegiatan rakernas dan muzakarah ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengantisipasi dinamika pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ia menilai, pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan ijtihad dalam praktiknya, terutama karena semakin banyaknya jamaah dan kompleksitas pelaksanaannya.“Karena semakin banyak jamaah yang menunaikan ibadah haji, makin banyak pula permasalahannya. Rukun, wajib, dan sunnahnya itu tidak selalu persis tertunaikan. Maka diperlukan pemahaman yang semakin luas,” kata Haedar kepada Republika di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jumat (7/11/2025).
Haedar juga menyoroti perubahan kelembagaan di mana urusan haji kini ditangani oleh kementerian tersendiri (Kementerian Haji dan Umrah) setelah sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal di Kementerian Agama (Kemenag). Ia menilai, perubahan tersebut berpotensi membawa konsekuensi birokrasi dan regulasi operasional yang perlu diantisipasi.“Saya yakin ada proses birokrasi dan regulasi operasional yang tentu perlu diantisipasi juga. Tapi kami harapkan pergantian ini tidak membuat pelaksanaan haji semakin rumit, tapi harus makin lebih mudah, biarpun tentu tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya.Haedar menambahkan, perubahan dalam penyelenggaraan haji tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Kerajaan Arab Saudi. Karena itu, ia berharap hasil Rakernas kali ini dapat memberikan rekomendasi yang baik untuk memperkuat koordinasi dan pelayanan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.
“Mudah-mudahan Rakornas ini dapat berlangsung dengan baik,” ujar Haedar.
Di akhir keterangannya, Haedar juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap bersemangat menunaikan ibadah haji meski harus menunggu antrean panjang.
“Kami imbau kepada masyarakat yang terus bersemangat untuk menunaikan haji biarpun harus inden, jangan putus harapan. Siapa tahu perbaikan-perbaikan sistem itu akan dilakukan sehingga indennya tidak terlalu lama,” ujarnya.
Menurutnya, proses penyelenggaraan haji dan lamanya waktu tunggu sangat bergantung pada banyak aspek, baik di dalam negeri maupun kerja sama dengan Pemerintah.Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhajian II untuk transformasi ekosistem layanan haji dan umrah berkualitas di Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut pentingnya peningkatan kapasitas petugas haji, utamanya terkait kemampuan agama dan komunikasi dalam Bahasa Arab untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
“Kita perlu pembimbing haji yang representatif dan mengerti agama. Ketika menetapkan pembimbing haji itu harus yang paham agama, karena saat berurusan dengan bangsa Arab, komunikasi itu penting,” katanya di Jakarta, Jumat.
Haedar menegaskan peningkatan kapasitas petugas haji mutlak diperlukan karena setiap tahun jamaah haji terus bertambah puluhan hingga ratusan ribu.
Menurutnya, ibadah haji merupakan sesuatu yang terus memerlukan istitha’ah atau kesehatan, transportasi yang memadai, keamanan, hingga kemampuan untuk melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah (tidak wajib) bagi peserta haji.
“Semakin banyak jamaah yang menunaikan ibadah haji, maka semakin banyak crowded (kerumitan), kemudian rukun wajib dan sunnahnya itu tidak selalu persis tertunaikan, maka diperlukan pemahaman-pemahaman yang semakin luas,” ujar dia.
Haedar berharap dengan pembentukan Kementerian Haji yang baru, maka pelaksanaan haji dan umrah dapat semakin mudah dan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para peserta haji.
“Seiring dengan peralihan ke Kementerian Haji, saya yakin ada proses birokrasi dan regulasi operasional yang perlu diantisipasi juga, tetapi kami harapkan bahwa pergantian ini juga tidak membuat pelaksanaan haji makin rumit, tetapi harus semakin mudah,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah maupun seluruh biro perjalanan haji untuk terus melakukan update informasi terbaru terkait peraturan di Arab
“Tentu tidak semudah yang kita bayangkan karena setiap tahun itu kan selalu ada perubahan-perubahan, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Kerajaan Arab Saudi,” ucap Haedar.
Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhajian yang kedua kalinya untuk transformasi ekosistem layanan haji dan umrah berkualitas.
Rakernas akan berlangsung hingga 9 November 2025 mendatang di Jakarta, yang diikuti oleh ratusan peserta yang akan menjadi pembimbing haji dari Muhammadiyah. Para peserta akan mendapatkan pembinaan yang komprehensif untuk pelaksanaan haji yang lebih baik dan berkualitas.
Supriyadi
