RadarKriminal.id, Jakarta (7/10/2025) – Jabodetabek saat ini tengah menghadapi masalah serius terkait peredaran obat keras yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH). Obat-obatan keras seperti Tramadol dan Eximer dijual bebas di toko-toko kosmetik dan online, meskipun seharusnya hanya dapat diakses dengan resep dokter.
Obat keras golongan G seperti Tramadol dan Eximer dijual bebas tanpa resep dokter, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka kenakalan remaja dan tindak kriminal.
Peredaran obat keras ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membahayakan masyarakat, dengan potensi menyebabkan gangguan kejiwaan, kejang, hingga ketergantungan berat.
Dugaan keterlibatan oknum APH dalam melindungi jaringan peredaran obat ilegal menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum di Jakarta.
Pemerintah dan institusi kepolisian perlu melakukan evaluasi terhadap penanganan peredaran obat keras untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dan tegas.
Kementerian Kesehatan, BPOM, dan kepolisian perlu mengambil langkah tegas dan terintegrasi untuk membongkar jaringan peredaran obat ilegal dan menghentikan praktik ini.
Meningkatkan profesionalisme dan humanisme petugas dalam menangani kasus peredaran obat keras sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan efektif dan manusiawi.
Produksi dan distribusi obat ilegal dapat diancam dengan pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 1.5 miliar, sementara penjual obat keras tanpa izin dapat dijerat dengan pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.
Masyarakat diharapkan turut serta melakukan pengawasan lingkungan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran hukum ke aparat berwenang.
Menurut Fadlli Achmads Am biasa disapa Bang Empe Ketua DPD Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Provinsi Banten, “Obat ini akan menghancurkan para pemuda/i penerus bangsa yang akan menjadi korban. Saya berharap ini segera ditindak dan jangan ada APH dari tingkat Polda, Polres dan Polsek sampai ikut melindungi”.
Diduga aparat penegak hukum juga sudah tahu keberadaan toko Tramadol berkedok toko kosmetik, bukannya ditindak malah disuruh tutup. Hal seperti ini bukan menjadi rahasia umum lagi, karena banyak toko yang menyamarkan dagangannya dengan label “kosmetik”, “konter HP”, atau “barang kebutuhan rumah tangga”, sementara dibagian dalam toko, transaksi obat daftar G berlangsung rutin.
“Saya berharap Pemerintah Pusat segera ambil sikap untuk mendorong Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kepolisian supaya menindak tegas pelaku dan Oknum yang terlibat”. Ujar Ketua Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Banten. Selasa 7/10/2025.
Sementara itu, Ketua DPD Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) Provinsi DKI Jakarta , Mario juga mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan membongkar jaringan peredaran obat ilegal yang semakin marak di Jabodetabek.
Supriyadi
