RadarKriminal.id, Jakarta, Pasar Rakyat merupakan warisan budaya dan ekonomi leluhur bangsa Indonesia. Wajib di uri-uri dan dikembangkan sehingga mampu maju dan unggul hadapi tuntutan dan tantangan zaman di era ekonomi digital. Pasar Rakyat yang libatkan tidak kurang 17 juta pelaku ekonomi rakyat PKL UMKM tersebar di 17 ribu pasar diseluruh tanah air, bukan saja sebagai determinator 95% rantai pasok pangan dan bahan baku usaha di negeri ini. Lebih dari itu, merupakan jantung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, revitalisasi pasar rakyat base on thematic of inovation, serta integrasikan dengan moda transportasi, sistem digital, PKL UMKM dan masyarakat disekitar pasar rakyat menjadi sebuah keniscayaan untuk mendongkrak daya jual, ciptakan lapangan usaha baru atasi pengangguran dan kemiskinan. Atau dilakukan Gerakan Pasar Rakyat (GPR), Revitalisasi dab Integrasi PKL UMKM Indonesia. Dimana pencanangan GPR ini pertama kali atau dimulai dari Ibukota Jakarta pada 22 Juli 2025 di Pasar Santa Jakarta Selatan oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed.,Jakarta, Sabtu, 13/9/2025.
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Uinbraw Malang dan FKUI Jakarta menuturkan, hal tersebut memang tidak semudah membalik tangan namun kita optimis mampu asal mau mewujudkannya. Yaitu dengan memberikan special of treatment. Atau ditangani secara khusus, integratif dan komprehensif base time and management, base on economy, business, and profesional dalam satu rumah satu, bank data dan satu tata kelola. Untuk itulah, keberadaan Satuan Tugas – Satgas Pasar Rakyat Indonesia menjadi hal mendasar, penting dan strategis. Dan pada Konsinyering GPR di Jakarta 12/9/2025 menghasilkan 2 hal utama. Pertama, peluncuran atau launching Satgas Pasar Rakyat Indonesia akan digelar di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur pada 08 September 2025. Dan, kedua, mengusulkan Satgas Pasar Rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi Lembaga Negara dengan Perpres dan atau Kepres RI, dimana saat ini statusnya adalah Badan Otonom APKLI-P
Tidak ada hal lain dari ini semua kecuali kita ingin Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030 yang syaratkan adanya 100 juta PKL UMKM unggul. Dan 2045 tergapai Indonesia maju, transformatif, adil dan makmur, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998, Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005 yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia .
Supriyadi
